TANA PASER – Pembangunan perdesaan di Kabupaten Paser masih dijalankan desa demi desa, sehingga potensi unggulan daerah belum terhubung dalam satu kerangka perencanaan. Sektor pertanian, sebagai basis ekonomi perdesaan, memerlukan perencanaan lintas desa agar rantai produksi, pengolahan, dan pemasaran saling mendukung.Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah instrumen untuk mengintegrasikan berbagai potensi unggulan daerah khususnya komoditas pertanian ke dalam program pembangunan lintas desa dalam satu kerangka terpadu. Dokumen acuannya adalah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), yang perlu selaras dengan RPJMD, RKPD, dan program perangkat daerah terkait. IRE mengundang pemerintah daerah ke lokakarya ini dalam rangka Rancang Bangun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut secara bersama.
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai leading sector pertanian daerah, perlu hadir agar hasilnya dapat dimasukkan ke dokumen perencanaan perangkat daerah yang berbasis pertanian khususnya untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. IRE akan menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk kawasan prioritas yang terdiri dari 2 desa, yaitu Desa Klempang Sari dan Desa Padang Jaya, dengan pemerintah daerah sebagai mitra penyedia data dan penyelaras kebijakan. Kabupaten Paser sudah banyak menyusun kajian terkait potensi desa dan kawasan, produk unggulan, serta hilirisasi produk. menyarankan agar RPKP yang akan disusun nanti sebaiknya dibangun di atas kajian yang sudah ada dan disusun searah dengan revisi RPJMD 2027, agar program kawasan dapat masuk ke dokumen perencanaan daerah. Berikut saran dan masukan yang dapat dilakukan dalam penyusunan RPKP adalah sebagai berikut:
1. Inventarisasi kajian yang ada, Fokus pada celah yang belum terisi. Kabupaten Paser sudah menyusun banyak dokumen kajian tentang potensi desa/kawasan, produk unggulan, dan hilirisasi produk maupun Kajian Road Map Paser Berbuah. IRE disarankan memulai dari inventarisasi dan telaah kajian tersebut sebagai data awal RPKP, bukan mengulang kajian dari nol. IRE tidak mengulang identifikasi potensi, tetapi menyusun keterpaduan lintas desa, kelembagaan kawasan, pembagian peran, serta rencana investasi dan pembiayaan;
2. Selaraskan dengan revisi RPJMD 2027. Kabupaten Paser berencana merevisi RPJMD pada 2027. Tujuan, sasaran, indikator, dan program dalam RPKP perlu dirumuskan agar dapat diadopsi dalam revisi tersebut. Jadwal penyusunan RPKP sebaiknya mendahului atau berjalan seiring tahapan revisi RPJMD;
3. Fokuskan pada produk unggulan dan hilirisasi. Prioritaskan hilirisasi. RPKP memilih produk unggulan dari kajian yang ada, lalu memetakan rantai nilainya dari produksi, pengolahan, dan pengemasan sampai pemasaran, termasuk kebutuhan sarana dan kelembagaan pengelola (misalnya BUMDes atau koperasi), dan strategi pemasaran di Desa Klempang Sari dan Desa Padang Jaya;
4. Gunakan data resmi daerah. Data dasar kedua desa bersumber dari Satu Data dan data perangkat daerah, agar RPKP konsisten dengan dokumen perencanaan;
5. Susun dengan kerangka logis dan indikator terukur, selaraskan dengan dokumen perencanaan. Program prioritas RPKP dirumuskan agar dapat masuk RPJMD, RKPD, dan renstra perangkat daerah melalui Musrenbang. Setiap program kawasan dipetakan ke perangkat daerah pelaksana dan diselaraskan dengan RKPD serta renstra perangkat daerah, sehingga mudah dimasukkan ke dalam penganggaran;
6. Satukan data melalui Satu Data. Data desa dan kawasan yang dipakai RPKP perlu merujuk pada data resmi daerah agar konsisten dan dapat diperbarui;
7. Libatkan Desa dan Kecamatan serta Perangkat Daerah sejak awal. Untuk forum pembahasan lintas perangkat daerah, seharusnya dikoordinasikan oleh Bappedalitbang, termasuk konsultasi draf RPKP sebelum difinalkan;
8. Jajaki pembiayaan di luar APBD. Selain APBD dan dana desa, RPKP mengidentifikasi peluang pembiayaan dari APBD Provinsi, APBN, TJSL/ CSR, perbankan, dan program mitra pembangunan lainnya.
Kantor IRE, Sleman, Yogyakarta pada hari Selasa (13/10/2026).
