Pada Tanggal 11 Mei 2022, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Mengadakan Halal Bihalal dan temu bicara antara Petugas Penyuluh Lapangan ( PPL ) dengan jajaran manajemen Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bupati Paser.

Halal Bihalal ini dihadiri oleh Bupati Paser, Ustad Ismail, Kepala Bapedalitbang, Kepala Dinas Ketahanan pangan, Kepala Dinas  Perkebunan dan Peternakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Perwakilan dari Dinas Perikanan, beserta PPL se Kabupaten Paser.

Dalam rangka merajut kebersamaan untuk menghadirkan inovasi dan kreatifitas pada setiap ruang pertanian menuju Paser MAS.

Dalam sesi diskusi dengan Bupati Paser banyak permintaan dari penyuluh lapangan maupun  koordinator BPP diantaranya pengadaan kendaraan dinas operasional, BOP penyuluh, tenaga administrasi di BPP, Infrastuktur jalan menuju wilayah kerja, radius absensi yang hanya 50M membuat PPL kesulitan karena jarak tempuh yang cukup jauh dan yang terakhir pengangkatan PPL honorer menjadi P3K

Menanggapi hal itu, Bupati Fahmi mengaku sudah melakukan kordinasi ke BKPSDM,  dengan akan menempatkan  tenaga  honor yang ada. 

Terkait fasiltas kantor BPP, Fahmi  berjanji akan menjadikan perhatian dan termasuk ada rencana penggabungan ruang kerja antara prnyuluh pertanian dan penyuluh  KB yang ada kecamatan.

“Untuk kendaraan operasional, ini  memerlukan anggaran cukup besar. insya Allah akan menjadi perhatian,” kata Fahmi

Sementara, koordinator BPP Batu Engau Saprina berharap perbaikan inspratruktur jalan khususnya wilayah Tanjung Harapan. Diakuinya  sangat ditunggu petugas penyuluh, karena saat ini kerusakan jalan menjadi kendala utama untuk menemui petani.

“Keterbatasan  itu tidak menjadi kendala meskipun harus bermalam disetiap desa pak Bupati,” ucapnya.

Namun dari kendala dilapangan lanjut Saprina, sebagai seorang ASN  tidak jadi masalah, karena dirinya sebagai ASN Kementerian Pertanian, telah mendapat tunjangan  operasional sebesar Rp400 ribu, sementara PPL daerah dan termasuk PTT tidak mendapatkan tunjangan operasional.

“Selain itu pak Bupati, terkait  presensi absensi dengan maksimun 50 meter dari BPP, menjadi masalah buat kami. Harapannya ada  kebijakan terkait radius atau jarak, sehingga dapat bekerja dengan tenang karena jarak BPP ke daerah tugas cukup jauh,” ujarnya.

 Menanggapi keluhan Sabrina, Bupati Fahmi mengaku  akan menampung dan akan membahas keluhan tersebut, dan Fahmi  meminta langsung Kadis Tanaman Pangan dan Holtikuktura untuk menyusun program  seperti apa yang dilaporkan.

Terkait jalan, Fahmi  mengaku untuk kawasan Tanjung Harapan, sudah menjadi perhatian serius untuk perbaikan hingga Desa  Senipah dengan nilai anggaran Rp 90 miliar dengan penanganan rizit.

“Untuk wilayah Paser, ada 28 titik jalan akan ditangani secara bertahap. Dengan perbaikan . Inspratruktur jalan,  akan mengutangi kendala penyuluh  pertanian dalam bertugas.

Apa gunanya kita bangun sektor pertanian yang maju,  kalau jalannya masih rusaknya. Yang pasti,  semua keluhan  petugas penyuluh pertanian akan saya catat,” tandas Fahmi.

Sedangkan, mewakili petugas penyuluh pertanian yang berstatus PTT, Mulyadi asal Long Ikis berharap  kedepan dari 21 orang penyuluh status PTT untuk diangkat sebagai tenaga  P3K, sementara beban tugas tak berbeda dengan ASN.

“Harapkannya  penerimaan P3K dibuka secara khusus untuk penyuluh. Artinya tidak bersaing dengan pendaftar baru yang masih muda-muda,” harap Mulyadi dan berharap ada bantuan Laptop.

Menanggapi  Mulyadi, Bupati  mengakui saat ini BKPSD sudah menyusun untuk formasi P3K 2023, dan begitupun terkait laptop, Bupati Fahmi berjanji  akan menjadi perhatian sebagai pengawal kebijakan